Jong Sumatranen Bond & Kongres Kebudayaan Minangkabau 2010


Jong Sumatranen Bond hanyalah perkumpulan pelajar-pelajar muda dari Sumatera, yang identik perkumpulan pelajar minangkabau. Siapa yang dapat menyangka, organisasi pelajar  yang masih ingusan ini bisa melahirkan founding father bangsa ini (Indonesia), seperi Dr.(H.C.) Drs. H. Mohammad Hatta, Mohammad Yamin, M. Tamsil, Bahder Johan, Mr. Assaat, Abu Hanifah, Adenan Kapau Gani, dll.

Mengapa saya sebutkan identik dengan minangkabau? Sebab dari ke enam cabang JSB,  empat berada pulau Jawa dan dua di Sumatra, yakni di Padang dan Bukittinggi. Selain itu pelajar-pelajar yang berasal dari tapanuli,  seperti Amir Sjarifudin, Sanusi PaneBurhanuddin Harahap, dll beberapa tahun kemudian memisahkan diri dari JSB untuk mendirikan organisasi sendiri, yaitu Jong Batak.

Jong Sumatranen Bond

Jong Sumatranen Bond

Kongres Kebudayaan Minangkabau adalah suatu upaya mengembalikan masyarakat minangkabau pada tatanan asli masyarakatnya yang dikenal dengan adagium Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS SBK). Yang disebut dengan masyarakat minangkabau disini adalah 625 nagari di 11 Kabupaten & 62 Kerapatan Adat Nagari di 7 Kota yang ada di Sumatera Barat (minus kabupaten Kepulauan Mentawai).  Selaras dengan itu, Kongres Kebudayaan Minangkabau juga akan membahas  4 topik lainnya yang akan menindaklanjuti implementasi ABS SBK di ranah minang. Berikut kelima topik yang akan dibahas bersama-sama dalam KKM 2010, yaitu :

  1. Pedoman pengamalan ajaran Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS SBK) sebagai jati diri Minangkabau;
  2. Pembangunan nagari dan kesejahteraan masyarakat petani;
  3. Pendayagunaan potensi maritim dan kesejahteraan masyarakat pesisir;
  4. Pemulihan hak atas tanah ulayat; dan
  5. Kesiagaan terhadap bencana.

Secara konkrit, KKM 2010 mencoba menjalin komunikasi seluruh nagari-nagari & KAN kota yang ada di Sumatera Barat dalam membahas kelima topik tersebut, apakah bisa disepakati, diteruskan pengkajiannya, ditolak dan sebagainya. Sebab saya melihat dengan hadir 2 utusan untuk masing-masing nagari & KAN Kota ini (total  1.374 peserta) adalah perwakilan dari etnik minangkabau yang sangat layak mewakili pendapat masyarakat minangkabau. Tentunya masing-masing utusan ini ditunjuk langsung oleh nagari-nagari & KAN kota sebagai implementasi “mambasuik dari bumi” yang merupakan salah satu point penting dalam kultur minangkabau.

Photo bersama peserta Focus Group Discussion (FGD) di Universitas Negeri Padang (UNP) 24 Maret 2010. FGD di UNP adalah salah satu dari 13 FGD sebagai rangkaian sosialisasi KKM 2010 di beberapa kota (Padang - Bukittinggi - Solok - Payakumbuh - Pekanbaru - Jakarta).

Photo bersama peserta Focus Group Discussion (FGD) di Universitas Negeri Padang (UNP) 24 Maret 2010. FGD di UNP adalah salah satu dari 13 FGD sebagai rangkaian sosialisasi KKM 2010 di beberapa kota (Padang - Bukittinggi - Solok - Payakumbuh - Pekanbaru - Jakarta).

Lalu apa hubungan antara Jong Sumatranen Bond dengan KKM 2010?  Secara ekplisit, JSB dengan KKM 2010 sama-sama ditentang oleh elit masyarakatnya. Dalam catatan perjalanan JSB, gerakan pelajar ini ditentang keras oleh pemangku adat minangkabau pada masa itu, begitu pula dari kalangan jurnalis.

—Kelahiran JSB pada mulanya banyak diragukan orang. Salah satu diantaranya ialah redaktur surat kabar Tjaja Sumatra, Said Ali, yang mengatakan bahwa Sumatra belum matang bagi sebuah politik dan umum. Tanpa menghiraukan suara-suara miring itu, anak-anak Sumatra tetap mendirikan perkumpulan sendiri. Kaum tua di Minangkabau menentang pergerakan yang dimotori oleh kaum muda ini. Mereka menganggap gerakan modern JSB sebagai ancaman bagi adat Minang. Aktivis JSB, Bahder Djohan menyorot perbedaan persepsi antara dua generasi ini pada edisi perdana Jong Sumatra.—

Ancaman adat minangkabau sebenarnya cenderung pada ancaman stabilitas yang memang saat itu dipegang oleh kaum tua di minangkabau. Sebab ide awal organisasi berasal dari rantau, dari sekelompok pelajar yang memang belum mendapat tempat secara kultural pada adat & budaya minangkabau di masa itu. Pemangku adat merasa nyaman dengan kondisinya, dimana keberadaan mereka mendapat tempat dimata pemerintahan kolonial Belanda, dan mengiginkan kondisi yang tetap tanpa ada perubahan-perubahan yang mengganggu stabilitas “statusquo” dimasa itu. Lagi pula, dalam adat & budaya minangkabau pemuda merupakan kelompok terakhir dari masyarakata minangkabau yang dianggap masih “mudo & matah”.

Begitu pula saat ini yang dialami oleh penggagas & pendukung KKM 2010. Dimana elit politik minangkabau seperti pengurus Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) , Limbago Pucuak Adat Alam Minangkabau, Bundo Kanduang, tetap menginginkan statusquo tetap berlangsung seperti selama ini, dengan anggapan para penggagas akan merusak tatanan adat istiadat minangkabau yang disebut “adat salingka nagari”. Padahal apabila kita tanyakan pada kelompok-kelompok elit politik minangkabau ini, adakah penjabaran yang jelas mengenai Adat Salingka Nagari (ASN) yang jumlahnya lebih 500 Kerapatan Adat Nagari (KAN) itu, saya kira lembaga ini tidak memiliki arsipnya, walau sudah puluhan tahun berdiri sebagai lembaga pemangku adat. Begitu pula komunikasi rutin antar lembaga-lembaga adat minangkabau dengan ke 625 nagari & 62 KAN kota yang ada di Sumatera Barat, saya kira sampai saat ini komunikasi itu memang kurang jelas. Malah salah satu budayawan minangkabau yang menolak KKM 2010 – Wisran Hadi – menganggap LKAAM saat ini adalah organisasi yang tidak berakar di nagari-nagari.

Para budayawan & seniman yang tergabung dalam Dewan Kesenian Sumatera Barat (DKSB) turut serta menolak KKM ini, merupakan salah satu bagian dari stakeholder yang ada diranah minang, seraya mengamini KKM 2010 akan merusak adat & budaya minangkabau yang selama ini menurut para budayawan & seniman masih terpelihara dengan baik.

— Salamoko cupak dialiah urang panggaleh jalan dialiah urang lalu, lah manjadi keluh kesah mayarakat Minang baiak di ranah maupun nan dirantau. Kebudayaan baru nan tumbuah dan bakambang ; Baralek jo orgen tunggal jo tarian jantan padusi bak karo dipantak salimbado, hidangan tuak jo minuman kareh, hiburan judi jo ampok ringan, dilua itu lokalisasi prostitusi lah ado pulo. Ambo yakin para Budayawan Minang nan manantang KKM ko indak akan mampadiakan kebudayaan baru ko tumbuah subur , walau salamo ko alun batindak mambasmino. (H Julius Inyiak Malako, pituo adat suku Malayu Baso, Kab. Agam) —

Kondisi terkini di ranah minang, dimana perayaan baralek nikah & peringatan 17 Agustus dilengkapi dengan hiburan musik "orgen tunggal" yang jauh sekali dari tatanan ABS SBK

http://www.youtube.com/watch?v=RAEoQX4IyPI

Belum adanya sinergi antara lembaga-lembaga adat minangkabau serta organisasi-organisasi di ranah minang bersama para ulamanya dalam menyikapi otonomi daerah yang sudah berlangsung sejak 1999 bersamaan dengan kembali diterapkan sistem pemerintahan nagari di 11 kabupaten di Sumatera Barat menimbulkan keinginan dari pengagas KKM 2010 untuk mengupayakan hal ini, sehingga kondisi-kondisi yang tidak sesuai dengan ABS SBK dan diminimalisir perlahan-lahan.

Dimana semangat masyarakat kembali pada kultur budaya minangkabau & penerapan azas-azas agama Islam sebagaimana yang disebutkan dalam adagium ABS SBK. Cukup banyak kontradiksi yang terjadi pada masyarakat  minangkabau saat ini,dimana selama 20 tahun sistem pemerintahan nagari itu terhapus sejak berlakunya UU nomor 5 tahun 1979 tentang pemerintahan desa.

Selama 10 tahun terakhir ini pula, penulis melihat adanya lokasi prostitusi terselubung (setidaknya selama penulis menetap di kota Padang sejak 1 Agutus 2000) ditengah-tengah pusat perbelanjaan  kota Padang yang berkedok salon icak-icak. Bisa dijangkau oleh siapa saja asalkan memiliki beberapa lembar uang puluhan ribu. Padahal seluruh lembaga/organisasi/institusi minangkabau menumpuk  bersekretariat di kota pusat pemerintahan Sumatera Barat.

Begitu juga keberadaan hotel kelas melati yang khusus untuk kegiatan prostitusi, yang dimiliki oleh Komando Resor Militer (Korem) 032 Wirabraja & Polda Sumbar. Disinyalir hotel-hotel ini “kebal” terhadap razia Polisi Pamong Praja, sebab dimiliki oleh lembaga militer & aparatur keamanan yang bekerjasama dengan seorang pengusaha asal Surian.

Ruas jalan Diponegoro sepanjang 600 meter ini setiap malamnya transaksi prostitusi bermula. Dengan perantaraan "taxi-taxi biru" paling tidak selama 10 tahun ini keberadaan psk tetap ada. Perlukah lembaga-lembaga yang ada mengajukan surat teguran pada perusahan taxi tersebut?

Jl. Diponegoro - Ruas jalan Diponegoro sepanjang 600 meter ini setiap malamnya transaksi prostitusi bermula. Dengan perantaraan "taxi-taxi biru" paling tidak selama 10 tahun ini keberadaan psk tetap ada. Perlukah lembaga-lembaga yang ada mengajukan surat teguran pada perusahan taxi tersebut? koordinat 0°57'15.13"S 100°21'19.35"E

Dunsanak sekalian, adalah perbuatan yang keji dalam ajaran agama Islam, membiarkan kemaksiatan terjadi disekitar kita, apalagi di ranah minangkabau ini, yang berlandaskan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. Selama 10 tahun terakhir ini pula, penulis tidak pernah mendengar organisasi/lembaga/institusi meminta aparatur pemerintahan memberi teguran atau  mencabut izin usaha-usaha zalim tersebut, dimana aparat Polisi Pamong Praja hanya sebatas mengejar “taxi biru” yang kerap menjajakan pejaja seks komersial di kota Padang.

Komplek pertokoan Padang Theater hanya berjarak 420 meter dari Balai Kota padang sedangkan Komplek pertokoan Matahari Lamo hanya berjarak 130 meter dari Balai Kota & 300 meter dari sekretariat MUI Sumbar di Masjid Nurul Iman (hasil pengukuran dengan Google Earth). Kedua komplek prostitusi ini berada ditengah-tengah pusat perbelanjaan Pasaraya kota Padang. Koordinat Padang Theater : 0°56'57.18"S 100°21'36.57"E & Matahari Lamo : 0°57'8.35"S 100°21'39.45"E

Dalam dinamika persiapan KKM 2010 ini, terdapat banyak pertentangan, penolakan bahkan penghujatan serta memutarbalikan fakta dengan mempengaruhi masyarakat dalam banyak pemberitaan di media massa Sumatera Barat. Sejak persiapan dilakukan mulai awal tahun 2010, para elit politik minangkabau ini menolak atau menghindari ajakan untuk bermusyawarah untuk mufakat untuk menyelesaikan perbedaan faham tentang KKM 2010. Dalam penolakannya, para tokoh penggerak (aktor intelektual) melakukan cara-cara yang sangat jauh dari kutural adat minangkabau maupun kepada ajaran agama Islam, dengan mengirim surat yang tembusannya sampai ke tingkat Presiden RI , ketua DPD RI dan beberapa menteri kabinet Indonesia Bersatu II tanpa ada dialog terlebih dahulu.

Foto di upload/unggah oleh sebuah akun fiktif bernama SA Bana & seorang dosen sejarah Fak. Sastra Unand pada page/halaman 10.000.000 Urang Minang Tolak Kongres Kebudayaan Minangkabau (KKM) 2010 disitus jejaring sosial facebook

Menyebarkan isu-isu yang tidak benar dan memutar-balikkan maksud dan tujuan diadakannya KKM 2010, yaitu bahwa KKM 2010 akan mengganti sistem kekerabatan matrilineal menjadi sistem kekerabatan patrilineal atau parental, yang sama sekali tidak benar. Sehubungan dengan isu-isu dan pemutarbalikan tersebut , menghasut para pengikutnya untuk melakukan konflik fisik dengan para pendukung KKM 2010. Tindakan-tindakan ini secara tidak langsung berusaha membungkam hak warga negara Republik Indonesia untuk menyampaikan fikirannya dengan lisan dan tulisan.

Wisma Kemala yang dimiliki oleh Polda Sumbar, hanya berjarak 230 meter dari kantor Gubernur Sumatera Barat. Tidak jauh dari sana ada Puri Wedari pada jalan yang sama & berjarak 300 meter di pintu masuk Gubernuran. Sebuah Ironi di ranah ABS SBK. Koordinat Wisma Kemala : 0°56'24.06"S 100°21'39.20"E Puri Wedari 0°56'28.67"S 100°21'43.91"E

Ditengah kegalauan  ini, ada setitik cahaya yang sangat menyejukan, dimana sekelompok kecil masyarakat petani digalang oleh seorang Masril Koto yang hanya menempuh pendidikan formal kelas 4 SD, mencoba menggalang kemandirian ribuan petani di ratusan nagari-nagari yang ada di ranah minang.  Hal yang dilakukan si Maih sejak 2003 seharusnya memberikan inspirasi bagi stakeholder yang ada di ranah minang & diperantauan, bahwa pendidikan tinggi & keahlian berdebat saja tidaklah cukup, tanpa dibarengi hati yang ikhlas membawa perubahan ke arah yang lebih baik untuk masyarakat minangkabau, yang tersebar di 625 nagari & 62 KAN kota serta 2/3 populasi minangkabau yang berada diperantauan.

Puri Melati yang dimiliki oleh Korem 032 Wirabraja, beralamat di Jl. Sisingamangaraja, hotel ini sebagamana juga Puri Satria kebal terhadap razia pamong praja kota Padang, sebuah ironi di ranah ABS SBK. Koordinat Puri Melati : 0°56'51.72"S 100°22'26.60"E

Puri Melati yang dimiliki oleh Korem 032 Wirabraja, beralamat di Jl. Sisingamangaraja, hotel ini sebagamana juga Puri Satria kebal terhadap razia pamong praja kota Padang, sebuah ironi di ranah ABS SBK. Koordinat Puri Melati : 0°56'51.72"S 100°22'26.60"E

Puri Satria yang dimiliki oleh Korem 032 Wirabraja, beralamat di Jl Satria. Hotel kelas melati ini sebenarnya digunakan untuk mess anggota ABRI yang bertugas di Sumbar, namun disulap menjadi hotel mesum yang dikelola seorang pengusaha asal Surian,   sebuah ironi di ranah ABS SBK. Koordinat Puri Satria : 0°57'7.56"S 100°22'11.28"E

Puri Satria yang dimiliki oleh Korem 032 Wirabraja, beralamat di Jl Satria. Hotel kelas melati ini sebenarnya digunakan untuk mess anggota ABRI yang bertugas di Sumbar, namun disulap menjadi hotel mesum yang dikelola seorang pengusaha asal Surian, sebuah ironi di ranah ABS SBK. Koordinat Puri Satria : 0°57'7.56"S 100°22'11.28"E

Sebagai  generasi muda minangkabau, saya hanya bisa menuturkan, tatanan masyarakat minangkabau memang telah lama bergeser, dimana elit-elit minangkabau saat ini masih bersifat “kenagarian” & mahir berbicara namun kurang mahir turun langsung ke masyarakat. Kita harus belajar kembali bagaimana Jong Sumatranen Bond bisa berpikir dalam skala yang luas, padahal ketika itu negara Indonesia enta berada dimana.

wasalam

***tulisan ini tidak memiliki maksud politis, sebagai cerminan untuk generasi muda agar lebih gigih melakukan perbaikan-perbaikan untuk masyaralat minangkabau yang selama ini gagal dilakukan oleh generasi tua.

About these ads

Posted on November 18, 2010, in Minangkabau Culture and tagged , , , . Bookmark the permalink. 7 Komentar.

  1. Salah satu yang maasak jalan dan maaliah gantang di minangkabau adalah LKAAM yaitu sebuah organisasi yang didirikan oleh Sekber Golkar pada tahun 1966 untuk “maambiak” hati urang minang bahasonyo ikolah organisasi urang 4 jinih di minang nan sabananyo, padahal LKAAM tidak lebih dari sebagai KINO Golkar yang tentu saja bermaksud untuk memenangkan Golkar dalam Pemilu (tahun 1972 s.d. 1997) yang diselenggarakan oleh ORBA dengan Golkar (Unsur ABG : A =ABRI [TNI & Polri], B= Birokrasi dan G = Golkar yang terdiri dari banyak organisasi, salah satunya adalah LKAAM) sebagai motor penggeraknya.

    Dari fakta dapat kita lihat bahwa sedikit sekali dari generasi minang yang lahir tahun 1955 keatas yang tahu siapa itu LKAAM. Sebagian besar dari mereka menganggap bahwa LKAAM ini benar2 “lembaga kerapatan adat alam minangkabau”, padahal dari tulisan diatas : “salah satu budayawan minangkabau yang menolak KKM 2010 – Wisran Hadi – menganggap LKAAM saat ini adalah organisasi yang tidak berakar di nagari-nagari”. Inilah salah satu fakta.

    Gagasan KKM perlu terus dihidupkan, dan kita dorong, sosialisasikan dan komunikasikan kepada lembaga-lembaga adat minangkabau di 625 nagari dalam kabupaten & 62 KAN kota yang ada di Sumatera Barat, sehingga pada akhirnya disadari bahwa perlu suatu lembaga ada di tingkat minangkabau yang merupakan perwakilan dari lembaga-lembaga adat minangkabau di 625 nagari dalam kabupaten & 62 KAN kota yang ada di Sumatera Barat tersebut.

    Setiap “urang minang” yang faham akan fungsi dan peranannya tentu mengerti bahwa adat (kebudayaan) minang itu dibangun dengan kesepakatan-kesepakatan melalui musyawarah/kongres. Dari sinilah lahir :
    1. adat yang diadatkan;
    2. adat istiadat; dan
    3. adat nan sabana adat.
    sedangkan yang ke-
    4. adat yang teradatkan, lahir karena kebiasaan menyimpang, yang pada mulanya dicela namun menjadi biasa (abih gali dek galitik)…dan inilah yang banyak dipahami oleh generasi masa kini sebagai adat minang. Dan yang mengerti, karena telah “dilamakkan” oleh adat yang teradatkan itu, selalu ingin mempertahankan ststusquo tersebut.

    Saya sangat bangga dengan “dunsanak” penggagas dan penggerak KKM 2010, bahwa apa yang dilakukan sudah sesuai dengan petitih niniak kiti dahulunyo :
    “dibunyikan tabuah larangan,
    digua canang kaliliang kampuang,
    bia basuluh matohari,
    bagalanggang mato rang banyak;
    bahaso adaik kadialiah,
    bahaso limbago ka diasak,
    nan elok dipakai jo musyawarah,
    nan buruk dibuang jo mufakaik”
    Dengan pikiran positif terhadaf seluruh “dunsanak”, tentu apa yang sudah dilewakan akan disambut dengan lapang dada, hati yang bersih dan muko nan janiah :
    “nan elok dipakai jo musyawarah…nan buruk dibuang jo mufakaik”
    Tapi yang terjadi sebaliknya.

    Mudah-mudahan…ke depan akan ada titik terang di ranah minang.
    Saya

    • Saya kira pak Nufirman Ephie di Palembang lupa bahwa pembentukan Golkar di ranah minang adalah tahun 1970, sedangkan LKAAM Sumbar dibentuk pada tahun 1966.

      Pada awal pembentukan LKAAM Sumbar sebenarnya dilandasi rasa kebersamaan untuk mewadahi Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang pada masa itu (MTKAAM)tercerai-berai disebabkan presure dari ormas PKI yang kita sebut dengan “Pemuda Rakyat”.

      Sejatinya khittah LKAAM Sumbar adalah forum bersama seluruh KAN yang ada di Sumatera Barat, namun dimanfaatkan oleh pengurus Golkar sejak 1970 seiring terbentuknya kepengurusan Golkar Sumbar 1970 yang memenangkan pemilu 1972.

      Saya kira, dimasa itu, keberadaan Golkar dengan Orde Barunya memang tidak bisa dihindari oleh kalangan masyaakat minang di Sumatera Barat, sebab kita mengingat betul bahwa kekuatan politik rezim orde baru yang dipimpin oleh Presiden RI ke 2 Soeharto.

      Bak kato pituah minang….

      “Samo maampang galodo jo tapak tangan
      jo awak-awak sato diguluangnyo”

      Saya kira, dengan berakhirnya kekuasaan orde baru di tahun 1998, adalah moment terbaik LKAAM Sumbar kembali pada khittahnya, yang merupakan “forum bersama Kerapatan Adat Nagari yang ada di ranah minang”. Hal inilah yang selama 12 tahun terakhir ini belum dilakukan oleh petinggi-petinggi LKAAM Sumbar, baik periode 2000-2005 & 2005-2010 dibawah kepemimpinan Alm. pak Kamardi Rais Dt Panjang Simulie ataupun LKAAM Sumbar periode 2010-2015 dibawah kepemimpinan pak M. Sayuti Dt Rajo Pangulu.

      semoga dipahami, amin ya Rabbal alamin

  2. Sanak Armen Z…pengurus Golkar Sumatera Barat memang didirikan pada tahun 1970. Akan tetapi, LKAAM itu didirikan oleh unsur A Golkar. Silahkan kembali melihat data dan fakta yang ada.

    Cara di atas memang ciri khas Golkar yang matang dengan strategi. Sebab tidak mudah bagi Golkar untuk diterima di Ranah Minangkabau, jika tidak melalui strategi pengelabuan (“maasak”). Saya sangat ingat di nagari saya…Golkar tidak pernah menang sampai tahun 1982. Padahal setiap akan pemilu seluruh pelosok jalan di aspal dan banyak birokrat dan tokoh2 yang datang dengan pengharapan akan menang…dengan janji yang lebih besar lagi. Menjelang Pemilu 1987…datang ke Masjid Raya Nagari Gubernur Sumbar dengan seragan Golkarnya dengan memberikan sumbangan membangun tempat wudhu’ pakai kran yang sebelumnya hanya di ‘kulah”. Sesungguhnya kedatangan tersebut sudah sering kali ditolak pengurus Masjid…maka kedatangan pada waktu itu diterima oleh sebagian pengurus yang diselundupkan dari kalangan PNS (Unsur B Golkar). Hal hasil jamaah Masjid tsb. langsung terbagi 2…yang menerima dan tetap tidak mau ada intrik politik di Masjidnya. Pengurus dan Jamaah yang tidak menerima menjadikan surau lain sebagai Masjid kedua. Perlu menjadi perhatian kita…pada umumnya masjid2 dan surau2 didirikan serta fasilitasnya disediakan oleh jamaahnya sendiri, bahkan fasilitas umum juga…tidak oleh pemerintah. Namun sejak masuknya LKAAM, bersama ormas yang segaris termasuk birokrat…semua telah berubah. Entahlah…bagi mereka yang di ranah perubahan itu tidak terlihat, kecuali bagi perantau. Seperti awak yang merantau sejak 15 tahun yang lalu secara permanen…sangat terperanjat melihat perubahan yang sangat signifikan. Secara teoritis, penglihatan itu dipengaruhi oleh cayaha…tidak adanya cahaya, maka kita tidak dapat melihat atau cahaya itu terlalu terang, sehingga menjadi silau…akhirnya juga tidak bisa melihat.

    Bahwa LKAAM merupakan forum bersama Kerapatan Adat Nagari (KAN) di Sumbar, sangat mencengangkan saya. Apa betul dalam setiap musyawarah apakah itu MUBES dsb, dihadiri oleh KAN. Belum pernah terdengar kejadian seperti itu…entahlah setelah runtuhnya kedigdayaan Golkar tahun 1998 (?). Saya seorang anak nagari yang lahir, masa kecil, masa remaja, sebagian dari masa dewasa berada di dalam nagari dan kebetulan mempunyai hobbi membaca surat kabar…sejak mulai lancar membaca sampai akhirnya ke rantau Koran Haluan dan Singgalang menjadi bacaan setiap harinya. Kebetulan juga…saya membantu “Uwo” di pasar di “palanta”-nya ninik-mamak nagari.

    Saya hanya berprasangka baik…bahwa LKAAM merupakan forum bersama KAN di Ranah Minangkabau sebagai sebuah pengharapan. Kalau memang demikian, kita semua tentu berharap demikian. Sudah banyak hasil seminar baik lokal, nasional maupun internasional bahwa telah terjadi banyaak pergeseran dan penyimpangan dalan budaya minang. Mereka terlalu bangga dengan masa lalu, tetapi lalai dengan masa kini dan yad. Sehingga memang dipelukan kejutan (pressur) untuk membangkitkan “bantang tarandam”…untuk kejayaan kembali insan dan kemanusiaan di Ranah Minang, dengan mekanisme yang telah diajarkan oleh pendiri ranah ini seperti yang awak sampaikan di atas. Lalu siapa yang akan mengingatkan Ninik-Mamak kito dibawah pimpinan Ungku M. Sayuti Dt Rajo Pangulu (Pengurus LKAAN 2010-2015) ?

    Mohon maaf jika tidak berkenan.
    Wassalamu ‘alaikum.

    • mengenai apa yang pak Nufirman Ephie sampaikan, adalah benar hingga saat ini LKAAM Sumbar belum menjangkau hingga KAN yang ada di nagari. Saya setuju 100 % tentang itu. Sedangkan tujuan semula LKAAM didirikan sebenarnya saya kira agak berbeda dengan kenyataan yang ada di lapangan. Ada baiknya pak Nufirman Ephie menanyakan langsung pada pelaku peristiwa dimasa 1966, sebab setahu saya, pak Saafroedin Bahar termasuk salah satu orang yang membidani lahirnya LKAAM, salam ta’zim

  3. Sebuah fakta yang ada baiknya dicermati oleh generasi sekarang di Ranah Minang adalah tentang legitimasi dari LKAAM itu sendiri diakar rumput. Secara tidak sadar, terutama generasi sekarang menganggap bahwasanya LKAAM merupakan lembaga kerapatan adat di Minangkabau yang mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk merumuskan adat itu sendiri. Siapa yang memberinya wewenang, kecuali dirinya sendiri melalui suatu “Golongan” yang merasa berkuasa pada saat itu…karena begitu lama kekuasaan ORBA, kita tidak sadar bahwa ternyata ada beberapa hal yang telah dialiah. “Alah bisa, karena biasa”…maka kita katakan inilah lembaga adat kita itu. Fakta ini terlihat jelas dalam fenomena yang berlangsung di Ranah saat ini.

    Bila kita lihat…Minangkabau itu sebuah negeri yang demokratis…musyawarah merupakan kunci dari semua perilaku dan perbuatan, meskipun kepada kita disajikan dua cerita yang bertentangan yaitu Lareh Koto Piliang dan Lareh Bodi Caniago (dan ada perpaduan atau tidak memakai kedua2nya)…tapi musyawarah tetap di depan, tidak ada yang memaksakan kehendak, selalu :
    “nan elok dipakai jo musyawarah,
    nan buruk dibuang jo mufakaik”
    Namun apa yang terjadi kini (?)

    Saya hanya punya pengharapan, ada kesadaran kolektif dari “urang” yang mengaku sebagai “Urang Minang” akan kekayaan yang dimiliki “musyawarah”…duduak surang basampik-sampik, duduak basamo balapang-lapang”. Dan harapan itu sebenarnya bisa kita tambatkan kepada LKAAM, agar dia menjadi lembaga kerapatan sampai ke tingkat Nagari, bukan menggantung di “menara gading”…artinya harus ada perubahan AD/ART yang menjamin mekanisme kepengurusan dan sistem pengambilan keputusan melibatkan ninik-mamak yang sebenarnya, bukan yang “alah manjadi urang gadang” baru menjadi ninik mamak. Yaitu ninik-mamak nan ada di nagari, nan ada di dalan KAN. Tampaknya pengharapan inipun masih jauh… karena LKAAM telah melaksanakan musyawarah baik di tingkat Pusat (Provinsi) maupun kabupaten/kota.

    Tampaknya…mereka akan tetap berjalan seperti sediakala.
    Wallahu ‘alam.

    Wassalamu ‘alaikum.

    • pak Nurfirman Ephie nan ambo hormati, sejatinya minangkabau mengenal 2 pola aspirasi yaitu, mambasuik dari bumi & manitiak dari langik. Kedua pola ini yang masih bertahan secara alami adalah “mambasuik dari bumi” dimana keberadaan niniak mamak penghulu kaum yang dipilih secara musyawarah & mufakat oleh seluruh anak kemanakan dalam suatu kaum. Dari persekutuan ninik mamak penghulu kaum inilah, yang berada disuatu wilayah terbentuk nagari yang merupakan kumpulan persekutuan pusako-pusako yang kita sebut dengan Kerapatan Adat Nagari atau KAN.

      Sedangkan pola “manitiak dari langik” yang dimasa lalu dipegang oleh kerajaan Pagaruyung dengan lembaga-lembaganya, seperti Rajo nan Tigo Selo (Rajo Alam, Rajo Ibadat & Rajo Adat), Basa nan Ampek Balai, dan beberapa lembaga dibawahnya. Seperti yang kita catat dalam sejarah, semenjak pertentangan masalah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah ditengah-tengah kehidupan masyarakat minangkabau, yang kita sebut dengan perang Paderi – yang dipimpin oleh Harimau nan Salapan – kedaulatan kerajaan Pagaruyung takluk dalam kekuasaan pemerintahan Kolonial Belanda.

      Tentunya, sebuah kekuasaan tidak ada yang abadi, dimana Kolonial Belanda itu menyerah kalah pada Pendudukan Jepang tahun 1942. Setelah Indonesia menyatakan kemerdekaannya (1945) dimana sebagian besar “Founding Father” atau pendiri bangsa ini adalah anak nagari yang berasal dari Minangkabau, kekuasaan itu berada dalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

      Saya melihat disaat ini, fenomena yang terjadi adalah banyak dari sekelompok masyarakat seperti pengurus LKAAM Sumbar ataupun keluarga Pagaruyung dengan “Lembaga Pucuk Adat Minangkabau”, mencoba mengambil “posisi” sebagai penghubung antara Pemerintahan Republik Indonesia dengan ratusan nagari-nagari yang ada di pelosok minangkabau. Namun disayangkan, kedua lembaga ini lebih dekat dengan pusat kekuasaan diselingkaran pemerintahan Provinsi Sumatera Barat ketimbang mengenal Kerapatan Adat Nagari yang jumlahnya lebih dari 500 KAN itu.

      Sekali lagi sejarah menuturkan, sekelompok kepentingan berebut kue kekuasaan mengatasnamakan kepentingan KAN – KAN diseluruh minangkabau, salam ta’zim

  1. Ping-balik: Jong Sumatranen Bond & Kongres Kebudayaan Minangkabau 2010 (via Armen Zulkarnain’s Blog) « Armen Zulkarnain's Blog

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 65 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: